PURWAKARTA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Purwakarta menyoroti transparansi pelayanan perizinan berusaha, pengawasan kawasan industri, serta perlindungan usaha mikro dan kecil (UMK). Sejumlah catatan tersebut disampaikan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
Pandangan tersebut disampaikan Agus Mahardika dari Fraksi PKB dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tersebut, Senin (12/10/2026). Rapat dihadiri Wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Hapidin, unsur DPRD, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
Fraksi PKB menilai perubahan regulasi perizinan berusaha tidak boleh sekadar berorientasi pada penyesuaian administratif. Regulasi baru harus mampu menjamin kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menciptakan iklim usaha yang adil bagi seluruh pelaku usaha.
Salah satu perhatian utama PKB adalah harmonisasi peraturan daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penyesuaian tersebut dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih regulasi dan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan pelayanan perizinan di daerah.
Selain itu, Fraksi PKB menyoroti pendelegasian pelayanan perizinan kepada pengelola kawasan industri. Menurut fraksi tersebut, pelimpahan kewenangan harus tetap disertai mekanisme pengawasan yang memadai, terutama terkait kesesuaian tata ruang, pemenuhan persyaratan lingkungan hidup, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Dorong Layanan Perizinan Menjangkau Pelaku UMK
Dalam aspek pemberdayaan UMK, PKB mendorong pemerintah daerah memperluas pelayanan perizinan berbantuan dan pelayanan bergerak hingga tingkat desa. Langkah ini dinilai dapat membantu pelaku usaha yang masih menghadapi keterbatasan akses digital, informasi, maupun pemahaman mengenai prosedur perizinan.
Transparansi birokrasi juga menjadi perhatian penting. Pemerintah daerah didorong memperjelas informasi mengenai prosedur, persyaratan, jangka waktu, dan biaya perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
PKB turut menekankan pentingnya optimalisasi kanal pengaduan masyarakat agar laporan dugaan penyimpangan pelayanan dapat ditindaklanjuti secara tepat. Aparatur yang terbukti melakukan pungutan liar atau menetapkan persyaratan tambahan tanpa dasar hukum juga harus ditindak sesuai ketentuan.
Catatan lainnya menyangkut mekanisme fiktif-positif, yakni persetujuan yang dapat timbul berdasarkan ketentuan hukum ketika batas waktu pemrosesan permohonan telah terlampaui. Fraksi PKB menilai penerapannya harus mengacu pada peraturan yang berlaku, dengan mempertimbangkan karakteristik perizinan serta persyaratan teknis, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dan perlindungan lingkungan hidup.
Bagi PKB, penyederhanaan perizinan harus berjalan beriringan dengan pengawasan dan perlindungan kepentingan publik. Kemudahan berusaha tidak boleh mengabaikan ketentuan tata ruang, perlindungan lingkungan, maupun hak-hak masyarakat.
Fraksi PKB menyatakan persetujuan agar Raperda tersebut dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Namun, persetujuan itu disertai harapan agar seluruh catatan yang disampaikan dapat dibahas secara substantif bersama pemerintah daerah.
Pembahasan lanjutan diharapkan menghasilkan regulasi yang tidak hanya mempermudah proses perizinan, tetapi juga memperkuat transparansi birokrasi, menjamin kepastian hukum, dan memperluas akses berusaha bagi pelaku UMK di Kabupaten Purwakarta.
Reporter: Suara Purwakarta
Editor: Pascal
